Ribut Budi Santoso Serap Aspirasi Warga Karangduren dalam Reses III DPRD Jateng
BOYOLALI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribut Budi Santoso, menggelar kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025/2026 yang berlangsung tertib dan penuh antusiasme.
Pertemuan tatap muka bersama warga ini dilaksanakan di Balai Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.
Acara ini diselenggarakan dalam rangka menjaring sekaligus menampung aspirasi, keluhan, serta masukan langsung dari masyarakat di tingkat desa untuk kemudian diperjuangkan di tingkat provinsi.
Dihadiri Tokoh Penting dan Elemen Masyarakat
Kegiatan reses ini tidak hanya menjadi wadah diskusi antara anggota dewan provinsi dengan warga, tetapi juga dihadiri oleh jajaran tokoh penting daerah. Tampak hadir di lokasi acara:
Warsono Joko R, selaku Anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang turut mendampingi guna menyelaraskan aspirasi tingkat kabupaten dan provinsi.
H. Sukamto, selaku Kepala Desa (Lurah) Karangduren yang menyambut baik kedatangan para wakil rakyat di wilayahnya.
Mbak Indri, tokoh pemuda dan keterwakilan perempuan yang aktif mengawal aspirasi kalangan wanita serta generasi muda di Kecamatan Sawit.
Tokoh masyarakat, tokoh agama, serta puluhan warga Desa Karangduren yang memadati kursi undangan dengan tetap tertib.
Sinergi Membangun Daerah
Dalam sambutannya, Lurah Karangduren, H. Sukamto, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Ribut Budi Santoso dan Warsono Joko R. Beliau berharap momentum reses ini dapat membawa dampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga Desa Karangduren.
Sementara itu, Ribut Budi Santoso menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi yang disampaikan oleh warga, mulai dari sektor pertanian, pembangunan fasilitas umum, hingga pemberdayaan perempuan yang disuarakan oleh tokoh seperti Mbak Indri, akan dicatat secara resmi untuk ditindaklanjuti dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah.
Acara yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif dan foto bersama sebagai wujud komitmen sinergi antara pemerintah desa, legislatif kabupaten, dan legislatif provinsi.
